Ormawa TOLAK Pemilu Raya

Pemilu raya hal yang sedang ramai diperbincangkan di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai salah satu cara untuk memilih calon ketua BLMU dan BEMU Unsika. Pemilu Raya ini sudah sering digembar gemborkan sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi hingga tahun 2015 ini belum ada realisasi yang jelas dari pihak BLMU selaku pihak penyelenggara kegiatan ini. Terdapat beberapa penolakan dalam kegiatan ini yang dikemukakan oleh beberapa Ormawa di Unsika, "Jika BLMU sudah siap dan yakin dengan diadakannya pemilu raya maka harus ada persiapan yang tidak sebentar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam kegiatan ini. Jika ditanya setuju atau tidak, saya tidak setuju. Saya lebih setuju dengan musma," Ujar Yayang Suharso Putra Selaku Ketua Adat Mapalaska. Dalam sisi yang sama menyebutkan "Menurut saya, sistem pemilu raya jika diterapkan di kampus kita yang notaben mahasiswanya pekerja akan sangat kurang efektif. Apalagi sekarang ini sudah memasuki libur panjang. Jika dipaksakan siapa yang akan memilih? Lalu pihak penyelenggara pemilu raya juga harus sudah memiliki team yang solid minimal 5 orang dari tiap-tiap fakultas. Itu juga belum kita harus konsoidasu dengan beberapa unit kegiatan mahasiswa. Saya tidak mau mengecilkan semangat rekan-rekan di BLMU namun bagaimanapun kita harus realistis dengan segala kekuranga  kita saat ini. Mungkin setelah penegrian ini sudah berjalan efektif bisa saja sistem pemilu raya diterapkan di kampus kita. Namun harus kita ketahui ada beberapa kampus yang sudah menggunakan sistem pemilu raya sekarang berpindah kembali pada sistem perwakilan atau delegasi. Kemudian saya melihat kesannya seperti ada kepentingan suatu kelompok jikalau pemilu raya di unsika ini dipaksakan. Tapi bagaimanapun asas persatuan dan kesatuan dulu yg harus kita kedepankan. " tambah Hamid Ditya SamaIrja selaku Ketua BEM FH.

Dan diperkuat dengan pernyataan "Berkaitan dengan hal tersebut tentunya BLMU perlu mengkaji ulang tentang teknis dan tata cara pemilihan ketua BEMU dan pengurus BLMU. Hal ini dikarenakan adanya aturan baru dari DIKTI yang mengharuskan pemilihan ketua organisasi dengan cara keterwakilan. Terlebih lagi permasalahan biaya yang tentunya harus pula dijadikan bahan pertimbangan. Kalo berbicara pernyataan sikap, saya kurang setuju karena terlalu banyak pertimbangan apalagi persiapan yang kurang jika harus memaksakan sistem pemilu raya, apalagi jika melihat konstelasi mahasiswa unsika yang ada. Sampai saat ini pun belum terlihat adanya persiapan yang serius, sosialisasi tata cara pembentukan partai saja belum. Toh kan nanti harus ada partai jika tetap memakai pemilu raya. Namun keputusan finalnya nanti pun saya kembalikan kepada kawan kawan ormawa karena walau bagaimanapun keputusan sistemnya harus diambil secara kolektif kolegeal," ujar Wahyu Anggara selaku Presiden Mahasiswa kepada LPM Unsika. Banyak pihak yang menantikan kejelasan untuk pemilu raya ini, pihak BLMU sendiri telah berjanji untuk mengadakan rapat lanjutan untuk membahas pemilu raya ini secara mendalam dengan semua Ormawa di Unsika. "Kami akan melakukan rapat lanjutan bersama seluruh Ormawa, nanti kami akan mengirimkan surat ke setiap lembaga masing-masing untuk lebih jelasnya," Ujar Ganda selaku ketua BLMU dalam rapat kemahasiswaan awal bulan Juni lalu. Namun, hingga pertengahan Juni ini belum adanya rapat lanjutan tersebut, dapat dinyatakan bahwa pemilu raya tahun ini hanya sebuah isapan jempol belaka karena tidak adanya keseriusan dari pihak BLMU untuk menyelenggarakan pemilu raya tahun ini. (DNF)